Saefullah Tegaskan Uang Operasional dari Ahok ada LPJ
Dijelaskan Saefullah, kampanye hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah memastikan diri akan mencalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. "Kalau kampanye saya bantah. Saya enggak pernah mengkampanyekan diri saya. Saya jalankan, kalau Sekda diundang mewakili Gubernur, saya menghadiri acara apapun saya akan sambutan, salah satunya program pemerintah Pemprov DKI," tutur mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini, Senin (2/5).
Saefullah juga membantah uang operasional tersebut digunakan untuk membuat situs bangipul.com. Sebab menurut informasi yang diterimanya, situs tersebut sudah dibuat sejak 2014. Sementara, kebijakan uang operasional tersebut baru berjalan setahun yang lalu. "Jadi saya dapat informasi dari staf, situs itu dibuat sejak tahun 2014, karena tahun buatnya bisa dilihat di bagian bawah situs itu. Sedangkan uang operasional dari gubernur baru berjalan setahun yang lalu. Jadi ngga mungkin saya buat situs itu," bebernya.
Ditambahkan Saefullah, ide awal pemberian uang operasional kepada Sekda dan Wali Kota berasal dari Asisten Sekda bidang Pemerintahan Bambang Sugiyono. Ditegaskannya, jika dia memutuskan ikut bertarung dalam bursa Pilgub DKI 2017, maka dia harus mundur sebagai PNS. Jika tidak maka dianggap melanggar sumpah jabatannya sebagai pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Kalau saya kampanye saya salah dan melanggar sumpah saya. Saya mesti berhenti dari PNS," terangnya.
Saefullah mengatakan, tidak hanya dia yang menerima dana operasional itu. Setiap Wali Kota juga menerima dana operasional sebesar Rp 50 juta setiap bulan. "Ini tambahan dari Gubernur," tutupnya. Diungkapkannya, penggunaan uang operasional tersebut selama ini juga ada laporan pertanggung jawabannya (LPJ). Sehingga, tidak bisa sembarangan digunakan.
"Itu kan kebijakan Gubernur, Sekda dikasih operasional Rp 100 juta, baru berjalan sekitar satu tahun. Anggaran dari operasional Gubernur. Penggunaannya tergantung saya, digunakan buat kondangan, sumbangan dan hal lain yang bersifat sosial. Jadi semua digunakan untuk itu. Pemberiannya harus ikhlas, kalau tidak ikhlas, ya stop saja," tandasnya.
Sebelumnya, Ahok mengaku tidak keberatan jika PNS DKI nantinya ada yang menjadi lawannya pada Pilkada DKI 2017. Sekretaris Daerah DKI Saefullah bahkan rutin diberi uang sebesar Rp 100 juta oleh Ahok (sapaan Basuki) yang boleh digunakan untuk sosialisasi.
"Saya juga kasih uang buat Pak Saefullah, 'Ini saya kasih uang kamu Rp 100 juta ya setiap bulan supaya ada uang kalau ke masyarakat. Mau dipakai untuk membangun kampanye mau gubernur juga boleh kok, Pak'. Betul kok," ujar Ahok di rumahnya di Kompleks Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Minggu (1/5).
Tidak lama kemudian, muncul website www.bangipul.com yang berisi informasi mengenai Saefullah. Saefullah sudah membantah bahwa website itu dibuat olehnya. Ahok pun tidak ambil pusing apakah website tersebut dibuat Saefullah dari uang pemberiannya atau bukan. Hal yang pasti, Ahok mengaku tidak melarang semua itu.
Ahok bahkan mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan Saefullah di luar sana. Hal yang terpenting adalah Saefullah tidak melupakan tugasnya sebagai sekda. "Saya tahu kok dia ke mana terus ngomong apa. Saya tahu semua. Tapi saya bilang sama dia, selama dia masih kasih tanda tangan surat dengan betul, enggak apa-apa. Mau maju lawan saya juga enggak masalah," ujar Ahok. (*)
Post a Comment