Plat Merah Diganti Plat Hitam untuk Fasilitasi Kampanye Pilkada

Ruteng, Tribun Nusantara -  Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pjs Bupati, Dr. Marius Jelamu, M.Si,  mengharapkan agar Pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015 di Kabupaten Manggarai, NTT,  bisa berjalan dengan damai, aman dan sejuk. Hal itu butuh pengertian dari semua pihak karena jika chaos akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan terutama di bidang pariwisata yang bisa melemahkan para wisatawan datang ke Flores, terutama Manggarai Barat dan Manggarai.

Hal itu disampaikan oleh Pjs Dr. Marius saat jumpa pers dengan sejumlah awak media di ruang kerjanya, Sabtu (19/9/2015) bersama  Kapolres Manggarai, AKBP M. Ischaq, Dandim 1612 Manggarai, Letkol Kav Imron Rusadi, Sekda Manseltus Mitak, SH, Ketua KPU Manggarai, Henry Dao, Ketua Panwaslu Manggarai, Ino Jewaru, S. Fil.

Menurut dia, sekecil apapun kejadian menyangkut kantibmas maka akan turut sangat mengganggu kedatangan touris domestik maupun asing.  Pjs Marius meminta kepada semua pihak tidak hanya polisi, tentara, panwas , awak media tetapi juga LSM dan masyarakat agar  bersama-sama menyukseskan pilkada damai dengan membantu dari sisi pemantauan di lapangan.

Terkait dengan tugas Pjs, Dr. Marius menjawab Pjs mempunyai tiga fungsi utama, yaitu menyelenggarakan pemerintahan, menyiapkan penyelenggaraan pilkada, dan mengurus netralitas PNS.

“Tentu PNS harus netral. Biarkan rakyat Manggarai memilih dengan hati nurani, seturut dengan hati rakyat sendiri dan sesuai dengan keyakinan rakyat. Rakyat tanpa intervensi apapun. Tidak boleh ada tekanan apalagi dari PNS. PNS yang kedapatan akan dihukum sesuai dengan UU yang berlaku”, pesannya.

Ditanya soal kendaraan dinas, apakah perlu dikandangisasi? Dr. Marius menegaskan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan karena PNS berkarya 1 x 24 jam mana kala ada perlu demi kepentingan rakyat maka harus segera dilakukan. Terkait menjawab wartawan, yang mana patut diduga mobil dinas yang diganti dengan plat hitam lalu diberikan kepada tim paket tertentu, dirinya menegaskan, jika hal itu didapat akan diproses lebih lanjut.

“Jika kedapatan, silakan difoto dan dilaporkan agar diproses lebih lanjut jika ada PNS yang melakukan tindakan demikian”, ancam Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi NTT tersebut.

Terkait dengan kantibmas, pihak TNI dan Polri akan siap mengerahkan personilnya masing-masing untuk turun menjaga di 600 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan di Manggarai.

Menurut Kapolres Ischaq, dalam memantapkan Pilkada, pihaknya menggelar operasi dengan sandi Mantap Praja Motang Rua 2015, di mana 2/3 anggota Polres Manggarai dikerahkan ke lapangan. Pihaknya dibantu oleh Brimob sebanyak 100 orang juga dari Kodim 1612 Manggarai sebanyak 100 orang.

Damdim Imron juga menyampaikan, pihaknya dibantu oleh Kodim 1602 Ende karena ada dua kabupaten yang menjadi tanggung jawab Kodim 1612 adalah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.

Pertanyaan mengenai proses pendataan pemilih yang hanya menggunakan KTP saja, Ketua KPU Manggarai, Henry Dao, SE, menegaskan bahwa data pemilih harus berdasarkan data-data yang jelas menurut catatan kependudukan. “Pemilih itu bisa menggunakan KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Domisili dan keterangan yang sah lainnya tetapi minimal berdasarkan catatan dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Manggarai”, Dao mengklarifikasi.

Sedangkan, dari Panwas, Ketua Panwaslu, Ino Jewaru menjelaskan dalam menyukseskan Pilkada, pihaknya akan merekrut pengawas sebanyak 600 orang yang akan dibuka mulai November 2015 di mana 23 hari sebelum coblos, pengawas harus sudah ada.  Pengawas tersebut berakhir pasca 7 hari setelah pencoblosan.

“Kami akan terus mengawas terselenggaranya Pilkada Manggarai dengan dalam waktu dekat pengawas akan bekerja setelah terdaftar resmi sebagai Pengawas di Panwaslu Kabupaten Manggarai untuk memantau di lapangan terutama di 600 TPS”, demikian Jewaru menutupi press conference tersebut. (Melky Pantur)