Kontraktor Keluhkan Fee Proyek Penunjukan Langsung
Pasuruan, Tribunusantara.Com - Dari berbagai jenis proyek pembangunan Pemerintah, khususnya di Dinas PU.Bina Marga Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Pasuruan, ada besaran fee yang paling dikeluhkan rekanan. Yakni fee pengerjaan proyek Penunjukan Langsung (PL).
“Oknum pejabat dinas melalui stafnya bisa meminta fee hingga 10-20 persen,” ungkap, salah satu rekanan yang enggan disebutkan namanya saat di temui Tribunusantara.Com
Seperti pada proyek lelang, pungutan tersebut juga dilakukan terang–terangan, tingginya fee proyek ini membuat kontraktor seolah menjadi sapi perahan.
Sebab, jika tak dituruti, tahun berikutnya akan kesulitan mendapatkan proyek, kecuali nekad tarung bebas ikut lelang elektronik, " Itupun masih ada permainan oknum akan pengawalan tender didalamnya ".imbuhnya
Dengan adanya kondisi ini, para rekanan berharap tradisi fee proyek tak lagi memberatkan.
Selain merugikan rekanan, juga memungkinkan terjadi perilaku nakal rekanan kontraktor dengan mengurangi kualitas bangunan. Imbasnya, lagi – lagi rakyat yang dirugikan. Apalagi jika fee yang diambil hanya masuk ke kantong oknum tertentu.
“ Kontraktor seharusnya dijadikan mitra oleh Dinas, bukan malah dijadikan mesin uang dari proyek. Kita ini kan bekerja, kalau terus dikejar fee, apalagi ada ancaman tak ditandatangani pencairan, bagaimana bisa kerja tenang " pungkasnya. (Abdulah)
“Oknum pejabat dinas melalui stafnya bisa meminta fee hingga 10-20 persen,” ungkap, salah satu rekanan yang enggan disebutkan namanya saat di temui Tribunusantara.Com
Seperti pada proyek lelang, pungutan tersebut juga dilakukan terang–terangan, tingginya fee proyek ini membuat kontraktor seolah menjadi sapi perahan.
Sebab, jika tak dituruti, tahun berikutnya akan kesulitan mendapatkan proyek, kecuali nekad tarung bebas ikut lelang elektronik, " Itupun masih ada permainan oknum akan pengawalan tender didalamnya ".imbuhnya
Dengan adanya kondisi ini, para rekanan berharap tradisi fee proyek tak lagi memberatkan.
Selain merugikan rekanan, juga memungkinkan terjadi perilaku nakal rekanan kontraktor dengan mengurangi kualitas bangunan. Imbasnya, lagi – lagi rakyat yang dirugikan. Apalagi jika fee yang diambil hanya masuk ke kantong oknum tertentu.
“ Kontraktor seharusnya dijadikan mitra oleh Dinas, bukan malah dijadikan mesin uang dari proyek. Kita ini kan bekerja, kalau terus dikejar fee, apalagi ada ancaman tak ditandatangani pencairan, bagaimana bisa kerja tenang " pungkasnya. (Abdulah)
Post a Comment